Indonesia: Tiga orang tewas dan 22 demonstran ditahan selama damai mereka
aktivisme politik di Papua
aktivisme politik di Papua
Seorang wanita, Salomina Kalaibin, yang meninggal akibat luka tembak pada tanggal 6 Mei, adalah orang ketiga untuk mati hanya karena ia bergabung dengan sebuah acara perayaan damai di provinsi Papua seminggu yang lalu. mereka kematian adalah pengingat yang sebenarnya bahwa aktivis politik damai, pembela HAM dan lainnya individu terus menghadapi pembatasan, dan pada waktu mempertaruhkan nyawa mereka, untuk menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua.
Selanjutnya kematian tiga warga sipil, sedikitnya 22 orang saat ini ditahan di Timika, Biak dan
Sorong karena telah berpartisipasi dalam demonstrasi pada atau sekitar 1 Mei 2013 untuk memperingati Peringatan 50 tahun penyerahan Papua kepada Pemerintah Indonesia oleh PBB Temporary Executive Authority (UNTEA).
Meskipun Amnesty International tidak mengambil posisi mengenai status politik Papua, atau
provinsi lain di Indonesia, masyarakat di Papua dan di tempat lain di Indonesia harus mampu
damai mengekspresikan pandangan mereka bebas dari pelecehan, ancaman dan rasa takut kriminalisasi. kami organisasi percaya bahwa hak untuk kebebasan berekspresi termasuk hak secara damai
referendum advokat, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan
diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.
Sorong karena telah berpartisipasi dalam demonstrasi pada atau sekitar 1 Mei 2013 untuk memperingati Peringatan 50 tahun penyerahan Papua kepada Pemerintah Indonesia oleh PBB Temporary Executive Authority (UNTEA).
Meskipun Amnesty International tidak mengambil posisi mengenai status politik Papua, atau
provinsi lain di Indonesia, masyarakat di Papua dan di tempat lain di Indonesia harus mampu
damai mengekspresikan pandangan mereka bebas dari pelecehan, ancaman dan rasa takut kriminalisasi. kami organisasi percaya bahwa hak untuk kebebasan berekspresi termasuk hak secara damai
referendum advokat, kemerdekaan atau solusi politik lainnya yang tidak melibatkan hasutan
diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.
Amnesty International menyerukan suatu penyelidikan dengan cepat, independen dan imparsial atas
dugaan penggunaan yang tidak perlu senjata api oleh pasukan keamanan yang telah menewaskan tiga orang dan setidaknya tujuh terluka selama seminggu terakhir. Jika penyelidikan menemukan bahwa ada hak asasi manusia pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan perintah tanggung jawab, harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional, dan korban diberikan reparasi. Kami juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat
semua orang yang telah ditangkap dan ditahan hanya atas dasar politik damai mereka
kegiatan.
Ada tiga insiden terpisah pada atau sekitar 1 Mei 2013. Pertama, menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi dan tentara menembaki sekelompok orang yang berkumpul secara damai pada 30 April di Aimas Kabupaten, Sorong untuk mengatur kegiatan hari berikutnya untuk memperingati ulang tahun ke-50 dari penyerahan Papua. Dua pria, Abner Malagawak dan Thomas Blesia tewas di tempat
sementara Salomina Kalaibin meninggal pada tanggal 6 Mei karena luka tembak di perut dan bahunya. dua orang lain juga menderita luka tembak dalam insiden itu. Polisi mengklaim penembakan itu dilakukan dalam membela diri. Setidaknya enam orang telah sejak ditangkap dan didakwa dengan "pemberontakan" untuk kepemilikan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang di bawah 2007 peraturan pemerintah.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 2013 pada polisi siang melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan paksa ratusan pemrotes yang berkumpul di sebuah kompleks pasar di Kwamki Baru, Timika. para pengunjuk rasa dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lima orang diduga ditembak oleh polisi karena mereka mengibarkan bendera. Polisi kemudian menahan sedikitnya 10 demonstran yang dibawa ke Mimika Polres
stasiun. Para pengunjuk rasa telah dilaporkan dituduh "pemberontakan" (makar).
Di Biak, setidaknya satu orang ditembak di 05:00 pada tanggal 1 Mei ketika pasukan keamanan menembaki kelompok setidaknya 50 orang yang berkumpul untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Menurut polisi setempat mereka menangkap enam orang di desa Ibdi, kabupaten Biak Numfor karena menaikkan bendera Bintang Kejora.
Sementara pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk mempertahankan ketertiban umum di wilayahnya, harus memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak lebih dari yang diizinkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mana Indonesia merupakan negara pihak.
Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut, atau jika tidak memperbaiki Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 yang melarang tampilan logo atau bendera separatis, dan Pasal 106 dan 110 KUHP yang mengatur hukuman berat untuk "pemberontakan" (makar), sehingga artikel ini tidak lagi dipakai untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Indonesia
Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggota pasukan keamanan menghormati manusia internasional hukum hak asasi dan standar ketika berhadapan dengan aktivisme politik damai di Papua, dan bahwa langkah yang tepat diambil untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia tidak dibiarkan dicentang. Penyelidikan laporan polisi dan pelanggaran militer di Indonesia masih langka dan hanya sedikit pelaku telah dibawa ke pengadilan. Amnesty International yakin bahwa kurangnya pemantauan independen dan imparsial dari manusia
Situasi HAM di Papua memberikan kontribusi terhadap iklim impunitas di sana. Pihak berwenang Indonesia harus memungkinkan pengamat internasional, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis terbatas dan akses berkelanjutan ke provinsi Papua dan Papua Barat.
dugaan penggunaan yang tidak perlu senjata api oleh pasukan keamanan yang telah menewaskan tiga orang dan setidaknya tujuh terluka selama seminggu terakhir. Jika penyelidikan menemukan bahwa ada hak asasi manusia pelanggaran yang melibatkan aparat keamanan, maka mereka yang bertanggung jawab, termasuk orang dengan perintah tanggung jawab, harus dituntut dalam proses yang memenuhi standar keadilan internasional, dan korban diberikan reparasi. Kami juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat
semua orang yang telah ditangkap dan ditahan hanya atas dasar politik damai mereka
kegiatan.
Ada tiga insiden terpisah pada atau sekitar 1 Mei 2013. Pertama, menurut sumber yang dapat dipercaya, polisi dan tentara menembaki sekelompok orang yang berkumpul secara damai pada 30 April di Aimas Kabupaten, Sorong untuk mengatur kegiatan hari berikutnya untuk memperingati ulang tahun ke-50 dari penyerahan Papua. Dua pria, Abner Malagawak dan Thomas Blesia tewas di tempat
sementara Salomina Kalaibin meninggal pada tanggal 6 Mei karena luka tembak di perut dan bahunya. dua orang lain juga menderita luka tembak dalam insiden itu. Polisi mengklaim penembakan itu dilakukan dalam membela diri. Setidaknya enam orang telah sejak ditangkap dan didakwa dengan "pemberontakan" untuk kepemilikan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua yang dilarang di bawah 2007 peraturan pemerintah.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 2013 pada polisi siang melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan paksa ratusan pemrotes yang berkumpul di sebuah kompleks pasar di Kwamki Baru, Timika. para pengunjuk rasa dilaporkan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lima orang diduga ditembak oleh polisi karena mereka mengibarkan bendera. Polisi kemudian menahan sedikitnya 10 demonstran yang dibawa ke Mimika Polres
stasiun. Para pengunjuk rasa telah dilaporkan dituduh "pemberontakan" (makar).
Di Biak, setidaknya satu orang ditembak di 05:00 pada tanggal 1 Mei ketika pasukan keamanan menembaki kelompok setidaknya 50 orang yang berkumpul untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Menurut polisi setempat mereka menangkap enam orang di desa Ibdi, kabupaten Biak Numfor karena menaikkan bendera Bintang Kejora.
Sementara pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan hak untuk mempertahankan ketertiban umum di wilayahnya, harus memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak lebih dari yang diizinkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang mana Indonesia merupakan negara pihak.
Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut, atau jika tidak memperbaiki Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 yang melarang tampilan logo atau bendera separatis, dan Pasal 106 dan 110 KUHP yang mengatur hukuman berat untuk "pemberontakan" (makar), sehingga artikel ini tidak lagi dipakai untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Indonesia
Pemerintah juga harus memastikan bahwa anggota pasukan keamanan menghormati manusia internasional hukum hak asasi dan standar ketika berhadapan dengan aktivisme politik damai di Papua, dan bahwa langkah yang tepat diambil untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia tidak dibiarkan dicentang. Penyelidikan laporan polisi dan pelanggaran militer di Indonesia masih langka dan hanya sedikit pelaku telah dibawa ke pengadilan. Amnesty International yakin bahwa kurangnya pemantauan independen dan imparsial dari manusia
Situasi HAM di Papua memberikan kontribusi terhadap iklim impunitas di sana. Pihak berwenang Indonesia harus memungkinkan pengamat internasional, organisasi non-pemerintah, dan jurnalis terbatas dan akses berkelanjutan ke provinsi Papua dan Papua Barat.
sumber: www.amnesty.org
