AKAR KONFLIK ELIT2 POLITIK PAPUA

*Siapa Yang Mendorong Api Konflik: Pro Pemekaran Vs Tolak Pemekaran dan Jatuhnya Korbab Jiwa di Tahukimo hari ini dan di Papua?* 

Pertama-tama kita berduka Cita atas jatuhnya Korban Jiwa di Yahukimo hari ini.

Dalam menjawab pertanyaan Saudara siapa yang merancang  Aksi hingga Jatuhnya Korban?

Saya minta jangan lihat asap di Yahukimo hari ini. Tetapi lihat apa yang dikerjakan mereka2 yang pikir siang dan malam tentang jabatan, kekuasaan dan politik pendudukan, menguasai dan merampas tanah Papua?

Jangan sekali-kali mengelak. Pertanyaan siapa yang bertanggungjawab hari ini atas konflik di Yahukimo dan ke depan dalam konteks penolakan pemekaran adalah:

 *1. Para Bupati dan Elit di Provinsi yang memaksa nafsu dan terus memaksakan mendorong pemakaran Provinsi di Tanah Papua.* 

Mereka ini telah menjadi alat penguasa dalam melibas rakyat Papua sendiri. Menjadi tim suksesi politik Devide Et Impera. 

Untuk 7 wilayah Budaya di Tanah Papua:

 a. Wilayah Lapago:

1. John Tabo, 

2. John Banua,

3.Briur Wenda,

4. Didimus Yahuli,

5. Befa Jigilon cs,

b. Wilayah Meepago: 

1. Eltinus Omaleng

2. Meki Nawipa,

3. Willem Wandik, 

4. Yakobus Dumupa Cs.

c. WilayahTaby-Saireri:

1.  Bupati Jayapura, Matius Awaytuoiw,

2. Wali Kota: Tomi Mano, 

3. Bupati Biak, 

4. Serui Cs.

d. Wilayah Ha Anim:

1. Bupati Merauke,

2. Wakil Bupati Asma, Cs.

e. Wilayah Dobarei:

1. Wali Kota Sorong,

2. Gubernur Mandacan Cs.

f. Wilayah Bomberai:-

 *2. Ditingkat Provinsi Papua yang bertanggung Jawab adalah :* 

1. Jony Rouw Banua, Ketua DPRP, 

2. Edo Kaize, wakil Ketua DPRPcs, 

3. Rektor UNCEN

 *3. Di Pemerintah Pusat:* 

1. Orang Papua yang bertanggungjawab:

a.  Paulus Waterpauw,

b. Wempi Wetipo,

c. Yoris Raweyai Cs.

 *2. Pemerintahan sendiri:* 

a. Presiden Jokowi

b.Mendagri Jenderal Pol. Tito Karnavian 

c. Menkophukam, Moh. Mahfud MD,

d. Menteri Investasi, Bahlil, 

e. Kepala BIN, Jenderal Polisi: Budi Gunawan, Cs.

 *3. Parlemen Indonesia:* 

1.ketua MPR RI: Bambang S

2.Ketua DPR RI, Puan Mahrani

3.Ketua Komisi 2 DPR RI, 

4.Komarudin Watubun, Cs.

 *4. Para Mantan Pejabat Negara:* 

1.  Megawati Soekarno Putri,

2.  Hendropriyono Cs.

Mereka inilah yang bertanggungjawab atas jatuhnya korban jiwa di Yahukimo hari ini dan korban yang telah dan akan jatuh di pihak Masyarakat Papua. Tidak bisa menghidar dan menyangkal lagi.

Demikian tanggapan saya siapa yang sedang mendorong api konflik di tanah Papua. 

Salam Wara!

Dok. Wendamilly News

Share:

Read More

DEMO DAMAI MASYARAKAT LAPAGO BERSAMA MAHASISWA DI WAMENA PAPUA

1. Kamis 10 maret 2022 pukul 11.40 WIT bertempat di halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya, Jl. Yos Sudarso, Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya telah dilaksanakan aksi Demo damai oleh masyarakat Wamena yang menolak menolak (DOB) atau pemekaran diwilayah Papua dan Papua barat yang dipimpin oleh @⁨+62 812-1383-573⁩ (Tim inisiator penolakan pemekaran/koordinator aksi) Yang diikuti -+ 2.000 orang.

2. Adapun alat peraga sbb :

a. Toa 

b. Mobil komando

c. pamflet :

1) Kami rakyat Lapago Papua yg siap menyambut kunjungan ketua dewan HAM PBB ke Papua 

b. kami rakyat Lapago menolak rencana pertemuan yang akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2022 di Jakarta 

c. kami menuntut dengan tegas bahwa Indonesia segera membuka akses untuk jurnalis asing dan komisi tinggi Dewan HAM PBB ke wets Papua 

d. kami rakyat Lapago menolak (DOB) atau pemekaran diwilayah Papua dan Papua barat.

3. Adapun kronologi kegiatan sbb :

a. Pukul 11.40 WIT masa dari sinakma dan dari wouma berkumpul di halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya

b. Pukul 11.55 WIT massa dari jl. Hom-hom yang bergabung dengan lokasi lll dan dari pikey tiba di halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya 

c. Pukul 12.09 WIT orasi oleh Dano tabuni (Tim inisiator penolakan pemekaran) Kepada masyarakat yang intinya :

1) kami datang kesini dengan penuh harapan agar tidak ada pemekaran di wilayah Lapago  dan segera buka ruang demokrasi diwilayah Lapago

2) kami seluruh warga masyarakat Papua dengan tegas menolak (DOB), kami rakyat Lapago siap menyabut kunjungan komisaris tinggi Dewan HAM PBB ke wets Papua 

 

3) kami meminta Indonesia segera membuka akses untuk kunjungan ketua HAM PBB demi kemanusiaan, kami mau kehidupan yang layak bagi masyarakat Papua khususnya diwilayah Lapago

d. Pukul 12.30 WIT orasi oleh masyarakat pendemo dari masing-masing kabupaten dan tokoh agama yang intinya :

1) kami seluruh rakyat bangsa Papua menolak dengan tegas agar pemerintah menyelenggarakan (DOB) di wilayah Lapago, kami semua yang hadiri sinintidak akan menerima apapun dari hasil yang diberikan pemerintah kepada kami, apapun itu terkait (DOB) 

2) (DOB) kalau di buat di tanah kami ini kami tidak akan bisa hidup dengan damai, kita lihat di nduga, intan jaya, puncak jaya tidak ada sumber manusia yang baik disana semua hanyalah omong kosong, ini permainan elit-elit politik yang tidak jelas 

3) Pemekaran Provinsi Bukan Hal Yang Mendesak, Orang Papua Butuh Hidup Damai Di Negerinya, Hentikan Pemekran Di West Papua

4) kami semua tidak akan memberikan tempat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk membuat (DOB) ditanah kami, kami tidak akan biarkan semua itu terjadi 

5) kami rakyat Papua khusunya wilayah Lapago menyampaikan bahwa solusi yang terbaik hanya kemerdekaan bagi bangsa Papua  

6) tolong pemerintah daerah sampaikan kepada pemerintah Indonesia dengan tegas kami menolak DOB.

e. Pukul 14.21 WIT Penandatanganan lembaran pernyataan sikap oleh tokoh adat tokoh agama, tokoh perempuan, ormas dan tim penyelenggara aksi

f. Pukul 14.39 WIT pembacaan pernyataan sikap oleh Dano tabuni (Tim inisiator penolakan pemekaran) sbb : 

1) Kami Rakyat Papun Meminta kepada pemerintah pusat Untuk segera Membatalkan Pertemuan antara Kemendagri Bersama Bupati Se - Pegunungan Tengah Papua Yang Akan Membahas Tentang Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Wilayah Lapago Pada

Tanggal 11 Maret 2022 Di Jakarta.

2) Sejarah Politik bangsa Papua yang telah di aneksasi sejak 1962, dan proses pelaksanaan PEPERA ISO yang tidak demokratis,gagal dan cacat hukum yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum intemasional one man one vote), operasi militer yang terus mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus terjadi di Papua selama 60 tahun, berbagai macam kebijakan pemerintah pusat seperti Otsus

yang gagal tetapi terus dipaksakan oleh Negara, dan wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terus dipaksakan oleh Pemerintah pusat dan elite politik Papua yang sepihak. 

3) DOB bukan keinginan rakyat Papua atau solusi untuk menjawab berbagai persoalan di Papua justru akan menambah malapetaka bagi rakyat Papua

4) Maka kami rakyat papua dengan tegas menyatakan Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Lapago :

a) Mengutuk Keras Elit Politik Bupati Se- Pegunungan Tengah Papua Dan Kami Memberikan Mosi

Tidak Percaya Kepada :

(1) Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua

(2) Bupati Yahukimo Didimus Yahuli

(3) Bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom

(4) Bupati Mamteng Ham R Pagawak

(5) Bupati Nduga Wetinus Namiangge

(6) Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda

(7) Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana

(8) Bupati Tolikara Usman G Wanimbo

(9)PLT Bupati Yalimo Ribka Haluk

b) Pemekaran Provinsi Bukan Hal Yang Mendesak, Orang Papua Butuh Hidup Damai Di Negerinya, Hentikan Pemekran Di West Papua

c) Jika Pemerintah Pusat Tidak Mengindahkan Tuntutan rakyat papua Untuk Hentikan Pemekaran,

maka Kami Rakyat Papua Akan Menutup Semua Aktivitas Kantor Pemerintahan Di Wilayah

1. Lapago (Papua).

2. Pemekaran Tidak Bisa Dibahas Secara Sepihak Seperti Kebijakan Otsus, Di Papua Ada

Rakyatnya Hargai Kami Pemilik Leluhur Ini, Hentikan Hentikan Semena-Mena Membuat

Kebijakan Yang Merugikan Rakyat Lapago.

d) Kami Membutuhkan Penyelesaian HAM Bukan Pemekaran.Pemekaran Membawah Orang Papua Ke Genosida, Karena Pemekaran Kabupaten Saja Telah Banyak Konflik,Pemerintah Focus membenahi System Pemerintahan Bukan Menambah Masalah.Indonesia Segera Membuka Akses Untuk Dewan HAM PBB Berkunjung Ke West Papua.

e) Rakyat Bangsa Papua Siap Menyambut Kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua

g. Pukul 14.45 WIT penyerahan surat pernyataan sikap 

h. Pukul 14.46 WIT tanggapan dari Yustinus asso s, sos (ketua fraksi Nasdem) Yang intinya :

- trimah kasih atas kesempatan ini saya tidak banyak berbicara saya hanya mau menyampaikan bahwa apa yang saudara-saudari sampaikan akan kami rapatkan sebentar dan akan kami teruskan ke ketua DPRD kabupaten Jayawijaya untuk di berikan kepada pemerintah Jayawijaya

i. Pukul 15.00 WIT Do'a penutup yang dipimpin oleh Pdt. Letius logo 

j. Pukul 15.15 Wit Kegiatan demo selesai dan massa mulai membubarkan diri dengan tertib dan aman

4. Apkam :

a. Yonif 756/wmn : 2 sst

b. Kodim 1702/Jwy : 1 sst 

c. Polres jayawijaya : 2 sst

d. Satpol PP : 1 sst

*Catatan*

1. Masyarakat pendemo menyampaikan mereka akan tunggu besok hasilnya dan apabila keinginan kami tidak di indahkan dan pertemuan tetap dilaksankan kami akan turun jalan dengan masa yang lebih besar dan menuntut semua itu dan kemerdekaan masyarakat papua 

2. Aksi Demonstrasi yang di adakan di halaman kantor DPRD kabupaten Jayawijaya berjalan dengan aman dan kondusif

3. Massa meninggalkan halaman kantor DPRD dengan tertib dan aman.

Demikian dilaporkan.

Dokumentasi Dipol Lapago

Share:

Read More